Karhutla 2026 meluas akibat kemarau El Niño dan lahan gambut, dengan asap hingga Singapura dan Malaysia. Artikel ini merangkum data area terbakar, penegakan hukum, dampak kesehatan, dan respons pemerintah per 14 Oktober 2026.
Memasuki pertengahan Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi persoalan serius. Hingga Senin, 12 Oktober, BNPB melaporkan 639,23 hektare lahan di enam provinsi prioritas masih dalam proses pemadaman, dengan Kalimantan Tengah sebagai lokasi terbesar. Lima provinsi lainnya adalah Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Angka itu bahkan hanya potret satu hari. Gambaran musim ini jauh lebih besar, dan para pihak yang menghitungnya memakai metode yang berbeda sehingga hasilnya sulit disamakan.
Data resmi pemerintah lewat SiPongi menunjukkan lonjakan tajam. Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla nasional Januari sampai Juni 2026 sebesar 107.465,47 hektare. Setelah itu angkanya melompat. Hingga Juli, luasnya sekitar 202 ribu hektare, dan hampir 95 ribu hektare di antaranya terjadi dalam bulan Juli saja. Koalisi Indonesia Tanpa Polusi, yang mengutip SiPongi, menyebut kenaikan sekitar 69 persen dibanding 2025.
Pemantau independen menghasilkan angka yang lebih besar. Platform MapBiomas Indonesia Fire mencatat 178.232 hektare terbakar pada semester pertama 2026, jauh di atas laporan resmi untuk periode yang sama. Madani Berkelanjutan memakai pendekatan Area Indikatif Terbakar. Per 20 Agustus 2026, akumulasinya mencapai 667.133 hektare, dan lembaga itu menyebut Agustus sebagai puncak krisis tahun ini. Di Kalimantan Barat dan Papua Selatan, sistem tersebut mendeteksi area terbakar lebih luas daripada data SiPongi, masing-masing sekitar 14 ribu dan 16 ribu hektare. Kompas.com juga melaporkan angka 1,32 juta hektare area terbakar selama Januari sampai Agustus 2026.
Perbedaan ini wajar dalam pemantauan kebakaran, karena satelit, verifikasi lapangan, dan definisi "area terbakar" tidak seragam. Pembaca sebaiknya melihat angka-angka tersebut sebagai rentang, lengkap dengan nama lembaga dan metodenya, tanpa memilih satu angka saja.
Sebarannya luas. Pada semester pertama, kebakaran terjadi di 340 kabupaten di 36 dari 38 provinsi. Sinyal bahaya muncul sejak awal tahun. Area terbakar sudah mencapai 32.637 hektare pada Februari, sekitar 20 kali lipat periode yang sama tahun 2025.
Cuaca menjadi pemicu utama kondisi ini. BMKG sudah merilis prediksi kemarau yang lebih kering dan lebih panjang disertai ancaman El Niño sejak 4 Maret 2026, dan memperkirakan 61,4 persen wilayah Indonesia mengalami puncak kemarau pada Agustus. Pada Agustus, BMKG menilai kemarau 2026 secara umum tidak lebih kering daripada El Niño 1997, meski El Niño tahun ini sudah masuk kategori kuat. Per awal September, BMKG menyebut September masih fase kritis dan memprediksi El Niño bertahan hingga awal 2027.
Cuaca kering saja belum cukup menjelaskan. Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, menegaskan bahwa kondisi kering tidak otomatis memicu kebakaran, dan faktor dominannya adalah penggunaan api untuk membuka lahan tanpa pengendalian memadai.
Ekosistem gambut memperbesar risikonya, karena api di lahan gambut sulit dipadamkan dan menghasilkan asap pekat. Hotspot di kesatuan hidrologis gambut tercatat 139.978 titik. Dari total area indikatif terbakar versi Madani, 212.739 hektare berada di ekosistem gambut.
Konsesi dan penegakan hukum
Salah satu isu paling tajam adalah api di area konsesi. Menurut opini di Katadata, WALHI menilai hampir separuh lahan terbakar berada di areal kerja pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan sawit. Pengamat dan lembaga masyarakat sipil menyebut karhutla sebagai persoalan sistem tata kelola. Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, menyebut karhutla sebagai kegagalan sistem dan bukan semata bencana alam.
Penindakan hukum bergerak, tetapi bertahap. Awal September, Mongabay Indonesia mencatat ratusan orang sudah menjadi tersangka, namun tidak satu pun korporasi. Dalam laporan yang sama, Kementerian Kehutanan sejak April telah mengirim surat peringatan kepada 20 perusahaan dengan konsesi terindikasi kebakaran.
Posisi terbaru berubah. Hingga 13 Oktober 2026, Polri menetapkan 223 tersangka perorangan dan sembilan korporasi. Penegakan hukum dilakukan di 12 polda, dengan 273 laporan polisi untuk klaster perorangan dan 98 laporan untuk klaster korporasi, yang mencakup area terbakar sekitar 25.600 hektare. Dari jalur administratif, KLH menyegel 57 badan usaha, Kementerian Kehutanan menangani proses pidana terhadap 17 korporasi, dan 26 korporasi lain dikenai sanksi administratif. Rinciannya, delapan teguran tertulis, 13 pembekuan izin, dan lima izin PBPH dicabut. Angka penyegelan sempat dinyatakan berbeda dalam berbagai pernyataan pejabat, misalnya Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat pada 30 September menyebut 68 perusahaan disegel. Pembaca disarankan memakai angka dari rilis resmi terbaru.
Asap menjadi dampak yang paling dirasakan warga. Data Kementerian Kesehatan mencatat 170 ribu kasus ISPA di wilayah terdampak pada Agustus hingga pertengahan September 2026. Pada 4 Oktober, aplikasi ISPUnet mencatat kualitas udara Palembang masuk kategori berbahaya dengan indeks 780. Kerugian ekonomi juga besar: Celios memperkirakan Rp39,29 triliun sampai Rp123,1 triliun untuk periode Januari sampai Agustus 2026.
Asap menyeberang batas negara. Pada 7 Oktober, kualitas udara Singapura menjadi yang terburuk di dunia versi IQAir, dan sekitar 200 sekolah serta fasilitas anak di Batu Pahat, Johor, diperintahkan tutup. Kondisi masih berlanjut. Pada 14 Oktober, ASMC mencatat kabut asap lintas batas sedang hingga pekat di Sumatra, Kalimantan, Singapura, Semenanjung Malaysia, dan Sarawak bagian barat. Kabut asap juga mengganggu penerbangan, dengan pembatalan sejak 10 Oktober, dan Singapura kembali menyediakan subsidi perawatan untuk penyakit akibat asap seperti pada 2015. Asap berulang kali memicu protes dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Filipina.
Pemerintah mengerahkan banyak sumber daya. Setelah rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto pada 12 Oktober, Sekretariat Kabinet menyampaikan bahwa operasi darat melibatkan lebih dari 60.177 personel gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari, didukung water bombing. Fokus utama ada di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan, sementara Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan disebut menunjukkan perkembangan lebih baik.
Cuaca tetap menjadi kendala. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan helikopter water bombing di Kalimantan Tengah tidak bisa terbang karena cuaca dan jarak pandang. Untuk Sumatra Selatan, penerbangan baru bisa dilakukan hari itu, dan armada operasi modifikasi cuaca akan ditambah. Pemerintah menaruh harapan pada musim hujan. Operasi Modifikasi Cuaca dioptimalkan seiring perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Soal status, Menko Polkam Dudung Abdurachman menyebut pemerintah belum berencana menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Di tingkat daerah, Pemprov Kalimantan Tengah memberlakukan status tanggap darurat dari 31 Agustus hingga 29 September 2026.
Pertama, hujan alami. Hujan bisa menurunkan titik api dengan cepat, tetapi lahan gambut yang sudah terbakar dalam sering menyimpan bara. Kedua, transparansi data. Perbedaan angka antara pemerintah dan pemantau independen sebaiknya dijelaskan secara terbuka agar publik tahu metodenya. Ketiga, kelanjutan kasus korporasi: proses dari penyegelan sampai putusan akan menentukan apakah penindakan kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Keempat, pencegahan. Para ahli menekankan pengendalian yang mengutamakan pencegahan sepanjang tahun dibanding kesiapsiagaan setelah api menyala. Pakar yang diwawancarai Katadata juga mengingatkan bahwa pengalaman musim El Niño sebelumnya menunjukkan luasan kebakaran bisa melampaui 1 juta hektare.
Karhutla 2026 memperlihatkan pola yang berulang: iklim yang makin kering, lahan gambut yang rentan, praktik pembukaan lahan dengan api, dan penegakan hukum yang baru bergerak setelah asap menyebar. Hujan mungkin segera datang, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang berubah sebelum kemarau berikutnya.
Diakses 14 sampai 15 Oktober 2026: Setkab dan Presidenri.go.id (12 sampai 13 Oktober), BMKG (7 September), CNBC Indonesia, Bonepos, Liputan6, Merdeka.com, Kabar Megapolitan, Potensinetwork, Media Indonesia, Tempo, Kompas.com (Lestari), Katadata dan Katadata Green, Mongabay Indonesia dan Mongabay.com, Madani Berkelanjutan, Republika, Detik Health, Harian Jogja, Garuda TV, Inilah.com, Suara.com, NU Online, UGM, serta Suara Surabaya.
14 Oktober 2026
5 Mei 2026
18 April 2026